EkonomMenurunnya performa perekonomian nasional dalam beberapa waktu terakhir sering diidentikkan dengan gejala pelambatan pertumbuhan ekonomi dan anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Gejala tersebut memang dinilai belum masuk pada sebuah fase krisis ekonomi. Meski demikian, pemerintah sebaiknya tidak bersikap terlalu percaya diri dan cukup puas dengan kondisi perekonomian saat ini. Sebab menjelang krisis 1998, perekonomian Indonesia juga tampil cukup meyakinkan dan bahkan dipuji oleh Bank Dunia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi ajaib. Oleh karenanya, pemerintah dihimbau untuk mengambil langkah-langkah yang taktis lewat kebijakan ekonomi yang mampu kembali menggairahkan perekonomian nasional.

Demikian seperti disampaikan oleh pakar ekonomi UII, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec dalam sesi diskusi terkini ekonomi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Ekonomi UII. Diskusi yang berlangsung di RM. Padang Sederhana Jogja pada Jum’at (4/9) dihadiri oleh para pakar ekonomi UII, seperti Dr. Sahabudin Sidiq, MA dan juga para awak media.

“Pemerintah harus mengambil langkah untuk mereduksi dampak ekonomi eksternal yang berpengaruh pada perekonomian nasional. Hal ini salah satunya dapat dicapai dengan merevisi program yang boros devisa dan berdampak ganda. Ini lebih tepat daripada menyalahkan kebijakan ekonomi negara lain”, tutur Prof. Edy.

Di samping itu, pada level nasional menurut Prof. Edy, situasi sekarang adalah momentum yang tepat untuk mempercepat realisasi anggaran belanja infrastruktur. “Pembangunan infrastruktur akan menstimulus perekonomian yang lesu saat ini. Namun patut dicatat bahwa pembangunan infrastruktur jangan berbasis pada kepadatan penduduk tapi pada potensi ekonomi sehingga tidak hanya berpusat di Pulau Jawa”, tambahnya. Di level daerah, Prof. Edy juga menyorot maraknya kebijakan investasi keuangan daerah di sektor perbankan. Hal ini memerlukan pembatasan karena pada hakikatnya masyarakat juga memiliki hak atas dana tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Sementara itu, pakar ekonomi UII lainnya, Dr. Sahabudin Sidiq, MA menilai tren pelemahan nilai tukar rupiah salah satunya disebabkan oleh tingginya permintaan mata uang dolar di dalam negeri saat ini. “Banyak perusahaan swasta nasional yang dalam jangka pendek harus membayar hutang dari luar negeri sehingga mempengaruhi permintaan dolar”, katanya.

Di sisi lain, tingginya ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor juga menjadi masalah tersendiri. “Industri dalam negeri kita masih bergantung pada sumberdaya yang tidak berasal dari negeri sendiri sehingga mereka sangat terhantam ketika terjadi penurunan nilai tukar rupiah”, tuturnya. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memikirkan solusi jangka panjang untuk membangun industri bersifat resource based material yang dapat diperoleh dari pasokan dalam negeri.

Sumber: www.uii.ac.id