Rabu (27/11) Program Studi Magister Akuntansi  Fakultas Ekonomi (FE) UII bersama  dengan Asosiasi Program Studi S2 Akuntansi Indonesia (APSSAI) menggelar rapat kerja sekaligus Focus Group Discussion (FGD) di Eastparc Hotel Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh para akademisi dan juga praktisi yang ahli dibidangnya.  Fokus diskusi pada kegiatan kali ini adalah membangun sinergi akademisi dan  praktisi dalam memperkuat eksistensi audit forensik di era industri 4.0.

Kejahatan ekonomi merupakan persoalan yang dihadapi dunia saat ini.  Akuntansi forensik dan audit investigasi merupakan salah satu metode yang bisa digunakan sebagai kunci dalam menghadapi perkembangan kejahatan ekonomi dalam bidang keuangan, utamanya financial technology (fintech). Sekarang ini kejahatan yang profesional sudah beralih  menggunakan teknologi sebagai tools of crime, sehingga hal ini perlu segera dipikirkan oleh lembaga terkait untuk memberikan aturan tentang fintech tersebut.

Dr Sukardi S.H., M.Hum, Penyidik, Dosen LB, Konsultan Hukum Pidana BARESKRIM POLRI menyampaikan bahwa, “Dampak dari perkembang ini adalah munculnya berbagai kejahatan-kejahatan baru terutama di bidang ekonomi. Bukan hanya borderless, tidak! Kelihatan batas-batas negara yang hukum itu diperdebatkan tentang teritorial cyber ini dimana. Tapi dibidang ekonomi juga yang paling menonjol adalah destruction innovation, yang mau tidak mau harus dihadapi saat ini.”

Dilihat dalam bidang hukum, para ahli nantinya akan menempati posisi sentral dalam penegakan hukum. Akuntansi forensik yang kita pahami adalah kolaborasi antara hukum dan ekonomi yang dalam arti akuntansi. Walaupun auditor menempati posisi sentral, namun di satu sisi perkembangan teknologi yakni robot akan turut mengancam posisi manusia. Dengan web analisis dan big data sistem ekonomi akan cenderung digantikan oleh sistem robot.

Selanjutnya Moh. Mahsun., S.E., M.Si., Ak., CPA., CFrA., Praktisi Kantor Akuntan Publik turut menyampaikan terkait praktik audit forensik yang ada di Indonesia, “Di dalam mengelola kantor akuntan publik itu strategi blue ocean patut diterapkan. Bagaimana kita membuat portofolio yang berbeda dengan kantor lainnya. Jika pada umumnya kantor akuntan publik menggunakan general audit maka diferensiasinya adalah audit forensik dan  investigasi audit,” jelasnya.

Penempatan seperti ini dikarenakan perkembangan bisnis akan menyebabkan sengketa dan fraud meningkat. “Disitulah diperlukan peran seorang auditor forensik. Dimana dalam melakukan pekerjaan sebagai auditor forensik selalu berkoordinasi bersama BARESKRIM sebagai penyidik. Hal ini menjadi salah satu poin pemeriksaan yang berbeda dari yang namanya general,” tambah Mahsun.

Pada umumnya, audit keuangan dilakukan secara  periodik yang tujuannya memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan secara rutin.  Di luar hal tersebut, audit kinerja  yang biasanya dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  juga dilakukan secara simultan setelah audit keuangan dilakukan dengan menggunakan dasar Keputusan Menteri nomor 100/MBU/2002, yang wajib dinilai kesehatannya, dengan menggunakan data laporan keuangan audit. Alur penyelesaian audit didahului dengan pengauditan laporan keuangan kemudian kesesuaian substansi akhir dengan bukti audit yang diterima. Segala bentuk bukti tersebut akan dipakai untuk audit kinerja untuk menilai level kewajaran keuangan suatu perusahaan. (ERF/ADL)

Setiap perguruan tinggi terutama PTIS (Perguruan Tinggi Islam Swasta) memiliki beberapa metode atau cara yang berbeda dalam mengintegrasikan nilai-nilai islam dalam setiap mata kuliahnya. Beberapa metode yang berbeda dalam pengintegrasian tersebut  ternyata menimbulkan dampak yang berbeda pula pada masing-masing PTIS.

Jumat (22/11) Program Studi Magister Manajemen  Fakultas Ekonomi (MM FE) UII mengadakan “Workshop Integrasi Nilai-nilai Islam Dalam Mata Kuliah Program Magister Manajemen.” Selain itu kegiatan ini juga turut mengundang sejumlah dua belas perguruan tinggi yang nantinya akan ikut berdiskusi pada saat sharing session berlangsung.

“Maksud tujuan kami mengadakan acara ini adalah mendiskusikan bagaimana nilai islam ini diintegrasikan pada setiap mata kuliah yang ada, mudah-mudahan dengan adanya sharing session ini kita akan menemukan format yang bisa diterapkan di Magister Manajemen ini dan juga perguruan tinggi lainnya,” tutur Dwipraptono Agus Harjito.

Jaka Sriyana menyampaikan bahwa, “Kita memang harus mengintropeksi diri apakah kita mempelajari ilmu yang mendekatkan pada syariat-syariat islam atau justru menjauhkan, karena mengetahui etistimologi sebuah ilmu dimulai dari niat sampai tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pembelajaran.” Sehingga penting untuk meninjau kembali mengenai ilmu yang diajarkan oleh para dosen mengenai syariat islam yang tertanam di dalamnya.

Seperti yang kita ketahui, ada beberapa mata kuliah yang memang sudah dikhususkan berbunyi islam seperti Kewirausahaan Syariah, Etika Bisnis Islam, dan lain-lain. Namun ada banyak mata kuliah yang dimasukkan nilai-nilai islam di masing-masing mata kuliah secara implisit.

Untuk mengintegrasikan nilai-nilai islam tersebut Hendy Mustiko Aji, SE.,M.Sc. selaku moderator memberikan beberapa poin luaran FGD supaya diskusi tersebut dapat menghasilkan langkah dan solusi terbaik antara lain mendapat pemahaman makna integrase dari setiap prodi PTIS, teknis integrasi di berbagai PTIS, cara dosen pengampu mata kuliah dalam pengajaran dan bagaimana integrasi nilai-nilai islam dapat diterjemahkan ke dalam kurikulum.

Dari hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa poin yang dapat menjawab isu-isu tersebut antara lain setiap perguruan tinggi memerlukan modul dan bahan ajar yang dapat menjadi acuan pada setiap pembelajaran, mengadakan aksesi syariah serta menghasilkan jurnal-jurnal syariah. (LTG)

Integrasi ilmu tidak hanya sekedar menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum saja, akan tetapi integrasi ilmu merupakan sebuah upaya untuk menyatukan ilmu agama yang bersumber dari wahyu dan ilmu umum sebagai temuan hasil pemikiran manusia. Integrasi ilmu tersebut harus dengan prinsip tidak mengucilkan keagungan wahyu dan tidak mengucilkan manusia itu sendiri sebagai ciptaan Allah Swt, Kuntowijoyo (2005:57-58). Begitu pentingnya integrasi ilmu, sehingga dengan menggabungkan berbagai ilmu tersebut tidak ada lagi dikhotomi ilmu yang dikaji maupun yang dikuasai oleh para sarjana Muslim. Hal ini dikarenakan, para sarjana Muslim dalam mengkaji ilmu tersebut tidak mempelajarinya secara parsial. 

Dalam rangka meningkatkan pengintegrasian nilai-nilai Islam di dalam proses perkuliahan, Program Studi (Prodi) Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (MM FE UII) mengadakan seminar nasional yang bertajuk “Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Mata Kuliah Program Studi Magister Manajemen” yang berlokasi di ruang P 1/2 Fakultas Ekonomi UII. Acara yang berlangsung pada Kamis, 21 November 2019 ini dihadiri oleh mahasiswa pasca sarjana prodi Magister Manajemen dan beberapa narasumber yang mumpuni di bidangnya yaitu Drs. Widiyanto, M.Si., PhD dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Arif Hartono, MHRM., Ph.D  dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Prof. Dr. Ahmad Rodoni, M.M. dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan FE UII dalam sambutannya menyatakan bahwa topik dalam acara ini sebenarnya sudah pernah diadakan beberapa tahun yang lalu. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa sampai sekarang belum berhasil secara maksimal diterapkan, sehingga perlu dikaji lebih dalam lagi. 

“Tentunya kegiatan semacam ini penting untuk terus dikembangkan karena sejalan dengan visi utama dari UII yaitu menciptakan cendekiawan muslim. Dimana seorang cendekiawan muslim harus senantiasa memiliki perspektif Islam di setiap pekerjaaan yang dilakukannya.” ujarnya.

Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Program Magister FE UII, dalam hal ini juga menyatakan hal yang senada

“Diadakannya seminar ini tentu sejalan dengan bagaimana UII sebagai perguruan tinggi Islam yang memiliki visi Islam Rahmatan Lil’alamin yang senantiasa berusaha menerapkan atau menyampaikan nilai-nilai Islam di dalam seluruh kegiatan perkuliahan.”

Seminar ini diharapkan agar nilai-nilai islam khususnya dalam bidang Pendidikan, dapat tetap eksis di era disruptive seperti sekarang ini. Untuk dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam tersebut, terutama dalam bidang ilmu (fardhu kifayah); diperlukan penguatan ilmu fardhu ain dengan mempelajari keterkaitannya dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, ijma’, dan turunannya. 

Arif Hartono, MHRM., Ph.D mengupas konsep, praktek, serta problematika Integrasi Ilmu dan Islam, sekaligus menjelaskan mengenai bagaimana definisi Integrasi antara Ilmu & Islam itu sendiri.

“Integrasi antara Ilmu & Islam yaitu pembauran antar Ilmu & Islam hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Dari sini dapat dilihat bagaimana topik ini menjadi penting dan perlu dikembangkan secara serius,” ujarnya.

Sedangkan Prof. Dr. Ahmad Rodoni, M.M. dalam penjelasannya menyatakan beberapa bentuk hubungan ilmu manajemen dan ilmu keislaman secara komprehensif.

“Integrasi semacam ini dapat diwujudkan dengan menjadikan ilmu manajemen sebagai inspirasi dalam mengembangkan teori-teori baru dalam agama Islam, menjadikan ilmu manajemen sebagai perspektif dalam kajian ilmu keislaman, serta menjadikan ilmu manajemen sebagai pengamal nilai-nilai keislaman yang diabadikan untuk kemaslahatan manusia,” tegasnya.

Oleh karena itu perguruan tinggi Islam menurut Syafi’I Antonio (2010:2) diharapkan sudah harus menggunakan pendekatan integrasi ilmu dalam proses pendidikannya, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki berbagai pengetahuan (AYK&MSD). 

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan sivitas akademika dalam melakukan pengayaan teori untuk strategi dan ide-ide besar yang akan dilaksanakan ke depan. KPPU merupakan lembaga super yang salah satu fungsinya adalah mewujudkan mental persaingan usaha yang sehat. Selain itu KPPU juga berwenang dalam melakukan investigasi atas adanya pelanggaran persaingan serta dapat memberikan sanksi berupa tindakan administratif. Kekuatan KPPU sungguh besar karena menaungi dan mengkaji berbagai bidang industri yang sangat luas. Sehingga KPPU membutuhkan pandangan yang jelas dan bekerja sama dengan sivitas akademika untuk uji teoritis supaya tujuan dan strategi yang yang akan dicapai dapat dirumuskan secara tepat dan terperinci.

KPPU bersama sivitas akademika Fakultas Ekonomi UII (FE UII), melakukan diskusi yang dilaksanakan di ruang Sidang 1.2 FE UII mengenai strategi yang akan dilakukan KPPU ke depan. Selain itu juga membahas beberapa teori dan situasi terkini yang terjadi di dalam sektor industri, terutama pada industri properti mengenai isu dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan teori tingkat bunga, penyebab bunga bisa konstan dan sulit untuk turun. Sehingga dilihat dari kacamata teori, sivitas akademika mencoba membantu memberikan teori alternatif.

Salah satu yang disinggung yakni, Bank Indonesia (BI) saat ini sudah melakukan pelonggaran loan to value  (LTV), yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyaluran kredit perbankan dan mendorong permintaan kredit dari para pelaku usaha. Namun hingga saat ini tingkat bunga KPR pun tidak dapat turun dengan cepat. Salah satu penyebabnya karena adanya kekuatan pasar yang tinggi dan hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Berbeda jika ada distorsi-distorsi tertentu, KPPU harus mengkaji dan menginvestigasi supaya persaingan dalam pasar kembali sehat dan tercapainya harga wajar.

Selain itu, dalam diskusi ini juga membahas isu yang terjadi di Amerika tentang dugaan kartel di level broker. Jika broker saling bersaing, maka seharusnya harga rumah bisa lebih murah. Namun, jika para broker bersatu dan membentuk kartel, maka mereka dapat mengendalikan harga komoditas tertentu. Sehingga para broker tersebut dapat menekan konsumen agar mau membayar lebih mahal dan menekan pengembang supaya dapat memproduksi dengan biaya serendah mungkin. Isu ini belum dapat dibuktikan apakah juga terjadi di Indonesia atau tidak. Namun menurut Abdul Hakim selaku Pengajar di FE UII, untuk di Indonesia pengembang lebih kuat dibandingkan dengan broker.

KPPU bekerja agar persaingan tumbuh sehat. Sedangkan kartel dapat terjadi jika beberapa lembaga berkumpul, berdiskusi dan menetapkan harga persaingan serta jumlah barang  yang dijual bersama. Sehingga akan berdampak pada harga suatu barang yang tinggi dan tidak adanya persaingan. Keberadaan kartel dapat membuat bunga tidak sulit untuk bergerak dengan leluasa. Berbeda dengan teori klasik, dimana tingkat bunga adalah harga kapital, maka harga kapital harus tunduk pada supply dan demand kapital. Sekarang, jika ada distorsi seperti ini, maka persaingan menjadi tidak ada dan tingkat bunga dapat tertahan tinggi.

Jika KPPU dapat membuka simpul-simpul kartel ini, maka diharapkan tingkat bunga akan semakin rendah, tidak adanya kolusi di bidang broker dan pengembang, dan akhirnya harga rumah diharapkan akan lebih rendah. Diadakannya diskusi kali ini, diharapkan KPPU dapat menghilangkan sumbatan-sumbatan dalam persaingan KPR hilang, agar dapat mewujudkan persaingan yang sehat dan harga perumahan dapat lebih rendah.

“Harapan kita terhadap KPR, jika sumbatan-sumbatan persaingan itu hilang, maka harga perumahan itu akan lebih murah”, tutur Abdul Hakim.  (SKR/DYH)

Majang Palupi, BBA., MBA., salah satu dosen Internasional Program di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FE UII), berhasil meraih nilai dengan predikat sangat memuaskan, pada Ujian Terbuka Promosi Doktor Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi FE UII pada Selasa (5/11), di Gedung Ace Partadiredja, Fakultas Ekonomi UII.

Demikian disampaikan Rektor UII Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku ketua sidang. Dewan penguji yang hadir antara lain Prof. Dr. Siswoyo Haryono, M.M., M.Ed., Dr. Wisnu Prajogo, S.E., MBA., Arif Hartono, S.E., M.HRM., Ph.D., Prof. Dr. Muafi, S.E., M.Si., Drs. John Suprihanto, M.M., Ph.D., dan Dr. Zainal Mustafa, EQ., M.M.

Dalam disertasinya yang berjudul “Studi Komperhensif Konsep Keadilan Organisasional dan Religiusitas pada Perilaku Menyimpang Organisasional: Komitmen Afektif dan Komitmen Continuance sebagai Variabel Intervening”, Majang Palupi menyampaikan bahwa penelitian yang ia lakukan atas dasar pertimbangan isu teoritis dan isu fenomena.

Isu teoritis nampak pada keprihatinannya dalam hal studi organisasi yang belakangan ini hanya berkutat pada perilaku organisasional yang cenderung ke arah positif. Hasil eksplorasi yang dilakukannya, menunjukkan bahwa dalam dunia kerja, penelitian tentang ‘apa yang seharusnya’ lebih banyak dibandingkan ‘bagaimana sebenarnya’. Sementara penelitian terkait dengan perilaku negatif masih sangat jarang dilakukan.

Selanjutnya, isu fenomena yang menjadi dasar penelitiannya, menyebutkan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan di suatu organisasi sangat beragam. Hal tersebut tampak dari data yang menunjukka bahwa dalam rentan waktu lima tahun, yakni antara tahun 1995 sampai tahun 2000 telah terjadi pemogokan kerja sebanyak 1.326 kali, bagi karyawan kerah biru (buruh).

Perilaku menyimpang yang juga menjadi sorotan nasional saat ini adalah terkait dengan tindakan korupsi, yang umumnya dilakukan pada lima skema yaitu: pengadaan barang dan jasa, penyuapan, penyalahgunaan anggaran, pengumpulan dan pemberian lisensi yang tidak sah.

Praktik perilaku menyimpang organisasional lainnya, yang juga menjadi sorotan adalah yang terjadi pada dunia perbankan. Pada dunia perbankan syariah misalnya, perilaku menyimpang yang umum terjadi menurut Majang Palupi adalah tindakan penggelapan dan penipuan. Sementara pada lingkup Bank Perkreditan Rakyat (BPR), data Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa penyebab utama hengkangnya BPR adalah fraud. Fraud diartikan sebagai tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk memanipulasi pihak perbankan lain ataupun nasabah.

Majang Palupi menyebutkan bahwa perilaku menyimpang organisasional terjadi karena timbulnya persepsi ketidakadilan, bagi beberapa karyawan di dalam suatu organisasi atas kebijakan manajemen. Ketidakadilan yang terjadi biasanya pada penilaian kerja dan karir, rotasi jabatan, kompensasi dan lainnya.

Selain persepsi ketidakadilan, faktor lain yang juga berpengaruh dalam meningkatnya perilaku menyimpang adalah faktor subjektif individu, dalam hal ini tingkat religiusitas. Tingkat religiusitas karyawan yang rendah, umumnya cenderung melakukan perilaku menyimpang.

Penelitian dilakukan pada karyawan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Yogyakarta, dengan pertimbangan antara lain karena BPR syariah merupakan bank yang didesain untuk mendukung industri kecil dan menengah, memiliki peran strategis dalam pengembangan kinerja UMKM di Yogyakarta, memiliki struktur lebih profesional dibanding usaha kecil, menengah lainnya, dan yang tidak kalah penting adalah BPR syariah menjadikan nilai-nila religiusitas sebagai dasar pengembangan SDM dalam menjalankan aktivitasnya.

Disebutkan Majang Palupi penelitiannya menemukan bahwa komitmen afektif berperan sebagai variabel intervening, hubungan antara variabel keadilan informasi dan perilaku menyimpang organisasional. Sehingga, organisasi perlu memperhatian komitmen afektif yang tertuang dalam keselarasan aspek visi, nilai-nilai, dan emosional antara organisasi dan karyawan.

Selanjutnya, keadilan distributif merupakan variabel anteseden yang berpegaruh signifikan terhadap perilaku menyimpang organisasional. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan distributif yang dirasakan karyawan, maka akan semakin kecil perilaku menyimpang yang dilakukan.

Temuan berikutnya menyebutkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh negatif secara signifikan pada perilaku menyimpang organisasional. Dengan demikian, disimpulkan bahwa karyawan yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, akan mengurangi potensi terjadinya perilaku menyimpang. Sebaliknya tingkat religiusitas yang rendah cenderung akan mendorong terjadinya perilaku menyimpang.

Majang Palupi juga menuturkan bahwa BPR syariah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas SDM, dengan meningkatkan nilai-nilai religiusitas karyawan, agar sesuai dengan visi dan niali-nilai organisasi. Majang mengakui bahwa BPR syariah memiliki keunikan dibanding dengan bank konvensional lainnya. BPR syariah melalui program yang dijalankannya, selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan nilai religiusitas, sehingga nilai tersebut dapat diserap oleh setiap anggota.

Anggota organisasi juga menyadari bahwa segala sesuatu yang diterima dari organisasi telah diatur oleh Allah SWT. Dengan demikian, bekerja dianggap sebagai ibadah, sehingga memunculkan keikhlasan dalam diri anggota. Disela ujian terbuka, Majang Palupi menuturkan sangat lega telah melewati berbagai proses, selanjutnya ia akan lebih fokus pada catur dharma perguruan tinggi.

“Saya sangat lega karena masa studinya sudah selesai, sehingga saya akan lebih fokus ke jenjang berikutnya seperti penelitian, mengajar, keluarga terutama dan hal-hal yang mengarah pada catur dharma perguruan tinggi,” ujar Majang Palupi yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kulon Progo. (D/RS)

Sumber : uii.ac.id