Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan sivitas akademika dalam melakukan pengayaan teori untuk strategi dan ide-ide besar yang akan dilaksanakan ke depan. KPPU merupakan lembaga super yang salah satu fungsinya adalah mewujudkan mental persaingan usaha yang sehat. Selain itu KPPU juga berwenang dalam melakukan investigasi atas adanya pelanggaran persaingan serta dapat memberikan sanksi berupa tindakan administratif. Kekuatan KPPU sungguh besar karena menaungi dan mengkaji berbagai bidang industri yang sangat luas. Sehingga KPPU membutuhkan pandangan yang jelas dan bekerja sama dengan sivitas akademika untuk uji teoritis supaya tujuan dan strategi yang yang akan dicapai dapat dirumuskan secara tepat dan terperinci.

KPPU bersama sivitas akademika Fakultas Ekonomi UII (FE UII), melakukan diskusi yang dilaksanakan di ruang Sidang 1.2 FE UII mengenai strategi yang akan dilakukan KPPU ke depan. Selain itu juga membahas beberapa teori dan situasi terkini yang terjadi di dalam sektor industri, terutama pada industri properti mengenai isu dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan teori tingkat bunga, penyebab bunga bisa konstan dan sulit untuk turun. Sehingga dilihat dari kacamata teori, sivitas akademika mencoba membantu memberikan teori alternatif.

Salah satu yang disinggung yakni, Bank Indonesia (BI) saat ini sudah melakukan pelonggaran loan to value  (LTV), yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyaluran kredit perbankan dan mendorong permintaan kredit dari para pelaku usaha. Namun hingga saat ini tingkat bunga KPR pun tidak dapat turun dengan cepat. Salah satu penyebabnya karena adanya kekuatan pasar yang tinggi dan hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Berbeda jika ada distorsi-distorsi tertentu, KPPU harus mengkaji dan menginvestigasi supaya persaingan dalam pasar kembali sehat dan tercapainya harga wajar.

Selain itu, dalam diskusi ini juga membahas isu yang terjadi di Amerika tentang dugaan kartel di level broker. Jika broker saling bersaing, maka seharusnya harga rumah bisa lebih murah. Namun, jika para broker bersatu dan membentuk kartel, maka mereka dapat mengendalikan harga komoditas tertentu. Sehingga para broker tersebut dapat menekan konsumen agar mau membayar lebih mahal dan menekan pengembang supaya dapat memproduksi dengan biaya serendah mungkin. Isu ini belum dapat dibuktikan apakah juga terjadi di Indonesia atau tidak. Namun menurut Abdul Hakim selaku Pengajar di FE UII, untuk di Indonesia pengembang lebih kuat dibandingkan dengan broker.

KPPU bekerja agar persaingan tumbuh sehat. Sedangkan kartel dapat terjadi jika beberapa lembaga berkumpul, berdiskusi dan menetapkan harga persaingan serta jumlah barang  yang dijual bersama. Sehingga akan berdampak pada harga suatu barang yang tinggi dan tidak adanya persaingan. Keberadaan kartel dapat membuat bunga tidak sulit untuk bergerak dengan leluasa. Berbeda dengan teori klasik, dimana tingkat bunga adalah harga kapital, maka harga kapital harus tunduk pada supply dan demand kapital. Sekarang, jika ada distorsi seperti ini, maka persaingan menjadi tidak ada dan tingkat bunga dapat tertahan tinggi.

Jika KPPU dapat membuka simpul-simpul kartel ini, maka diharapkan tingkat bunga akan semakin rendah, tidak adanya kolusi di bidang broker dan pengembang, dan akhirnya harga rumah diharapkan akan lebih rendah. Diadakannya diskusi kali ini, diharapkan KPPU dapat menghilangkan sumbatan-sumbatan dalam persaingan KPR hilang, agar dapat mewujudkan persaingan yang sehat dan harga perumahan dapat lebih rendah.

“Harapan kita terhadap KPR, jika sumbatan-sumbatan persaingan itu hilang, maka harga perumahan itu akan lebih murah”, tutur Abdul Hakim.  (SKR/DYH)

Majang Palupi, BBA., MBA., salah satu dosen Internasional Program di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FE UII), berhasil meraih nilai dengan predikat sangat memuaskan, pada Ujian Terbuka Promosi Doktor Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi FE UII pada Selasa (5/11), di Gedung Ace Partadiredja, Fakultas Ekonomi UII.

Demikian disampaikan Rektor UII Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku ketua sidang. Dewan penguji yang hadir antara lain Prof. Dr. Siswoyo Haryono, M.M., M.Ed., Dr. Wisnu Prajogo, S.E., MBA., Arif Hartono, S.E., M.HRM., Ph.D., Prof. Dr. Muafi, S.E., M.Si., Drs. John Suprihanto, M.M., Ph.D., dan Dr. Zainal Mustafa, EQ., M.M.

Dalam disertasinya yang berjudul “Studi Komperhensif Konsep Keadilan Organisasional dan Religiusitas pada Perilaku Menyimpang Organisasional: Komitmen Afektif dan Komitmen Continuance sebagai Variabel Intervening”, Majang Palupi menyampaikan bahwa penelitian yang ia lakukan atas dasar pertimbangan isu teoritis dan isu fenomena.

Isu teoritis nampak pada keprihatinannya dalam hal studi organisasi yang belakangan ini hanya berkutat pada perilaku organisasional yang cenderung ke arah positif. Hasil eksplorasi yang dilakukannya, menunjukkan bahwa dalam dunia kerja, penelitian tentang ‘apa yang seharusnya’ lebih banyak dibandingkan ‘bagaimana sebenarnya’. Sementara penelitian terkait dengan perilaku negatif masih sangat jarang dilakukan.

Selanjutnya, isu fenomena yang menjadi dasar penelitiannya, menyebutkan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan di suatu organisasi sangat beragam. Hal tersebut tampak dari data yang menunjukka bahwa dalam rentan waktu lima tahun, yakni antara tahun 1995 sampai tahun 2000 telah terjadi pemogokan kerja sebanyak 1.326 kali, bagi karyawan kerah biru (buruh).

Perilaku menyimpang yang juga menjadi sorotan nasional saat ini adalah terkait dengan tindakan korupsi, yang umumnya dilakukan pada lima skema yaitu: pengadaan barang dan jasa, penyuapan, penyalahgunaan anggaran, pengumpulan dan pemberian lisensi yang tidak sah.

Praktik perilaku menyimpang organisasional lainnya, yang juga menjadi sorotan adalah yang terjadi pada dunia perbankan. Pada dunia perbankan syariah misalnya, perilaku menyimpang yang umum terjadi menurut Majang Palupi adalah tindakan penggelapan dan penipuan. Sementara pada lingkup Bank Perkreditan Rakyat (BPR), data Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa penyebab utama hengkangnya BPR adalah fraud. Fraud diartikan sebagai tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk memanipulasi pihak perbankan lain ataupun nasabah.

Majang Palupi menyebutkan bahwa perilaku menyimpang organisasional terjadi karena timbulnya persepsi ketidakadilan, bagi beberapa karyawan di dalam suatu organisasi atas kebijakan manajemen. Ketidakadilan yang terjadi biasanya pada penilaian kerja dan karir, rotasi jabatan, kompensasi dan lainnya.

Selain persepsi ketidakadilan, faktor lain yang juga berpengaruh dalam meningkatnya perilaku menyimpang adalah faktor subjektif individu, dalam hal ini tingkat religiusitas. Tingkat religiusitas karyawan yang rendah, umumnya cenderung melakukan perilaku menyimpang.

Penelitian dilakukan pada karyawan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Yogyakarta, dengan pertimbangan antara lain karena BPR syariah merupakan bank yang didesain untuk mendukung industri kecil dan menengah, memiliki peran strategis dalam pengembangan kinerja UMKM di Yogyakarta, memiliki struktur lebih profesional dibanding usaha kecil, menengah lainnya, dan yang tidak kalah penting adalah BPR syariah menjadikan nilai-nila religiusitas sebagai dasar pengembangan SDM dalam menjalankan aktivitasnya.

Disebutkan Majang Palupi penelitiannya menemukan bahwa komitmen afektif berperan sebagai variabel intervening, hubungan antara variabel keadilan informasi dan perilaku menyimpang organisasional. Sehingga, organisasi perlu memperhatian komitmen afektif yang tertuang dalam keselarasan aspek visi, nilai-nilai, dan emosional antara organisasi dan karyawan.

Selanjutnya, keadilan distributif merupakan variabel anteseden yang berpegaruh signifikan terhadap perilaku menyimpang organisasional. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan distributif yang dirasakan karyawan, maka akan semakin kecil perilaku menyimpang yang dilakukan.

Temuan berikutnya menyebutkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh negatif secara signifikan pada perilaku menyimpang organisasional. Dengan demikian, disimpulkan bahwa karyawan yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, akan mengurangi potensi terjadinya perilaku menyimpang. Sebaliknya tingkat religiusitas yang rendah cenderung akan mendorong terjadinya perilaku menyimpang.

Majang Palupi juga menuturkan bahwa BPR syariah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas SDM, dengan meningkatkan nilai-nilai religiusitas karyawan, agar sesuai dengan visi dan niali-nilai organisasi. Majang mengakui bahwa BPR syariah memiliki keunikan dibanding dengan bank konvensional lainnya. BPR syariah melalui program yang dijalankannya, selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan nilai religiusitas, sehingga nilai tersebut dapat diserap oleh setiap anggota.

Anggota organisasi juga menyadari bahwa segala sesuatu yang diterima dari organisasi telah diatur oleh Allah SWT. Dengan demikian, bekerja dianggap sebagai ibadah, sehingga memunculkan keikhlasan dalam diri anggota. Disela ujian terbuka, Majang Palupi menuturkan sangat lega telah melewati berbagai proses, selanjutnya ia akan lebih fokus pada catur dharma perguruan tinggi.

“Saya sangat lega karena masa studinya sudah selesai, sehingga saya akan lebih fokus ke jenjang berikutnya seperti penelitian, mengajar, keluarga terutama dan hal-hal yang mengarah pada catur dharma perguruan tinggi,” ujar Majang Palupi yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kulon Progo. (D/RS)

Sumber : uii.ac.id

 

Dalam menanggapi peluang dan tantangan era global di Revolusi Industri 4.0 tentu penting bagaimana kita senantiasa memperkuat komitmen untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan, mendorong kolaborasi internasional, serta  memfasilitasi dalam berbagi ide dan jejaring di bidang-bidang Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi.

Rabu (23/10) bertempat di Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta, Fakultas Ekonomi UII kembali mengadakan The 3rd UII-International Conference On Accounting, Business, And Economics (UII-ICABE) 2019.

Pada kesempatan kali ini, FE UII optimis mengusung tema “Global Opportunities and Challenges in Industry Revolution 4.0: Never Ending Innovation”. UII-ICABE yang sudah ketiga kalinya diadakan kali ini menghadirkan 4 keynote speakers yang sangat mumpuni, seperti Prof. Phil Hancock dari University of Western Australia, Prof. Abdul Ghafar Ismail dari Kolej Pengajian Islam Johor, Prof. Hadri Kusuma dari UII, dan Dr. Halim Alamsyah dari Lembaga Penjaminan Simpanan.

Prof. Abdul Ghafar Ismail pada sesinya menyampaikan terkait ide-ide inovatif yang dapat secara efisien dihasilkan, dikembangkan, diuji dan pada akhirnya ditingkatkan untuk dampak pembangunan. 

“Meningkatkan inovasi dan akses ke keuangan Islam adalah bagian penting dari pertumbuhan pasar dan juga membuat hubungan yang erat antara keuangan Islam dan sektor riil. Selain itu, penting untuk Sang Pencipta tertanam dalam ekonomi sirkuler,” tandasnya.

Menurut Prof. Hadri Kusuma, suka atau tidak suka, revolusi industri 4.0 telah menciptakan dan membangun ekonomi informasi baru.

“Untuk mencapai keberhasilan dalam ekonomi informasi ini, tata kelola TI adalah aspek penting tata kelola perusahaan. Tata Kelola TI yang Baik membantu para pemimpin perusahaan dalam tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa sasaran TI selaras dengan tujuan bisnis, memberikan nilai, kinerjanya diukur, sumber dayanya dialokasikan dengan tepat, dan risikonya dikurangi,” tuturnya optimis.

Pentingnya tata kelola TI dengan penekanan bahwa praktik dalam organisasi besar tidak dapat digeneralisasi ke organisasi skala kecil dan menengah karena mereka memiliki lingkungan ekonomi, budaya, dan manajemen yang berbeda.

Seperti pernyataan yang dilontarkan oleh Prof. Phil Hancock pada saat sesi presentasi yang menyatakan bahwa “robot” tidak akan menerima pekerjaan kita.

“Perubahan teknologi semakin cepat, namun tingkat pengangguran di banyak negara relatif rendah. Dimana teknologi baru benar-benar berlaku, mereka umumnya menciptakan pekerjaan yang sama banyaknya dengan pekerjaan yang mereka matikan. Hanya saja yang mereka bunuh mudah terlihat, sedangkan yang mereka buat cenderung tidak terlihat,” tandasnya. 

Dari sekitar 200 makalah yang masuk dari berbagai negara seperti Jepang, Portugal, Sri Lanka, Cina, Irak, Malaysia, Thailand dan juga Indonesia nantinya akan langsung di-review secara objektif oleh reviewer dari beberapa negara.

UII-ICABE sendiri akan memilih 120 makalah terbaik untuk dipublikasikan di jurnal bereputasi. Tidak tanggung-tanggung, semua skema publikasi nantinya akan dikirimkan ke basis data indeks internasional utama demi memastikan artikel atau makalah memiliki visibilitas yang baik secara internasional. (ARS)

Pentingnya suatu informasi mengenai perkembangan ekonomi di Indonesia merupakan hal mendasar dalam tumbuh kembangnya prospek ekonomi global setiap tahunnya. Pada Kamis (17/10) Fakultas Ekonomi UII gelar kuliah umum yang bertajuk Perkembangan Ekonomi Terkini dan Kebijakan Fiskal Indonesia. Acara yang bertempat di ruang Aula Utara FE UII kali ini turut menghadirkan pemateri yang mumpuni pada bidangnya yakni Iis Iskandar, Kepala Sub Bidang Non Primer Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.

Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D, selaku Kepala Dekan Fakultas Ekonomi menyampaikan bahwasanya suatu perkembangan ekonomi di suatu negara dijadikan sebagai dasar kemakmuran rakyat di negara tersebut, selain itu munculnya ancaman fiskal di suatu negara akan berdampak pada kebijakan fiskal dan berbagai aspek dalam bidang ekonomi.

“Ketidakpastian dalam perekonomian global semakin tinggi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 menurun secara tajam” tutur Iis Iskandar. Hal tersebut didasari oleh data proyeksi IMF 2019. Beliau juga menuturkan bahwasanya penyebab dari peningkatan risiko perekonomian bersumber dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang lambat dan perang dagang yang terjadi di Amerika Serikat – Tiongkok yang masih berlanjut hingga kini. Lalu dampak dari penurunan yang terjadi dalam aktivitas perekonomian global pada menurunnya prospek permintaan global dan rendahnya harga komoditas. 

Iskandar mengatakan pertumbuhan PDB Indonesia mencapai 5,05% yang dapat dikatakan pertumbuhan negara Indonesia cukup stabil. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sisi konsumsi Rumah Tangga. Namun, dalam konteks primer hingga tersier dapat dikatakan bahwa konteks tersier yang berisikan tentang perdagangan transportasi, infokom, jasa keuangan menjadi sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi tertinggi. Di sisi sektor produksi, masih sangat dibawah ekspektasi yang lambat sebesar 3,54% terutama di bidang industri, perdagangan, dan transportasi. 

Di Indonesia, terdapat pula realisasi penanaman modal yang tumbuh sebesar 13,7%. Sektor penanaman modal yang paling diminati adalah transportasi. “Banyak penanam modal di Indonesia tertarik menanam modal di bidang transportasi dikarenakan sikap masyarakat kita yang konsumtif dan menyukai travelling”, jelasnya.

Perkembangan ekonomi di Indonesia diharapkan dapat membuka wawasan bagi mahasiswa FE UII dan menyadari bahwa perkembangan di Indonesia cukup stabil dibandingkan negara lainnya. (ATE/MAQ)