Public Speaking Dalam sebuah acara, kehadiran seorang pembawa acara atau master of ceremony (MC) dinilai sangat penting. MC tidak sekedar membacakan susunan acara, namun juga turut merancang, mengarahkan, dan mengendalikan acara. Tujuan dari peran MC adalah menyukseskan berlangsungnya acara dengan tertib lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan temanya. Untuk dapat menjalankan perannya tersebut, tentunya MC perlu menguasai beberapa kecakapan khusus. Salah satu kecakapan yang penting dimiliki MC adalah kemampuan berbicara di depan publik (public speaking). Kemampuan public speaking selain dibangun lewat pengalaman juga dapat dipelajari lewat pelatihan atau workshop.

“Public speaking meliputi pengetahuan, seni, dan keterampilan menyampaikan pesan di depan umum dengan lancar, runtut, menarik, dan berpengaruh”, terang Drs. Imam Mujiono, M.Ag ketika menyampaikan pelatihan Public Speaking dan MC di hadapan para pembawa acara di lingkungan UII. Training yang diprakarsai oleh Direktorat Humas UII ini diadakan di GKU Prof. dr. Sardjito, kampus terpadu UII pada Kamis (17/9). Peserta dari training ini meliputi tenaga kependidikan, perwakilan lembaga kemahasiswaan, dan mahasiswa marketing communication di lingkungan UII.

Disampaikan oleh Imam Mudjiono, seorang yang tertarik menjadi pembawa acara harus memiliki passion yang tinggi, kepribadian menarik dan simpatik, dan ditunjang dengan keinginan kuat untuk terus belajar. “Profesi MC harus dijalani dengan profesional dan sungguh-sungguh sebab kredibilitas dan reputasi MC seringkali menyebar dengan cepat lewat penilaian para hadirin yang mendatangi suatu acara”, tambah dosen yang telah malang melintang sebagai MC di tingkat nasional ini. Seringkali MC tampil kurang maksimal padahal ia tengah banyak dinilai oleh para hadirin.

Selain itu, Imam Mudjiono juga menambahkan bahwa MC harus memiliki komunikasi verbal dan non verbal yang baik. Komunikasi verbal menyangkut kemampuan MC dalam mengolah kata, seperti durasi, tempo, diksi, intonasi, dan penekanan kata. Sedangkan komunikasi non verbal meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan antusiasme.

Di akhir acara, Imam Mudjiono mengajak para peserta untuk mempraktekkan kemampuannya sebagai pembawa acara kemudian dievaluasi oleh para peserta lainnya. Para peserta nampak antusias dan sangat tertarik mengikuti setiap sesi materi yang terlihat dari banyaknya pertanyaan yang ditujukan kepada pembicara.

sumber: www.uii.ac.id

Radhar Panca Dahana Pancasila sebagai dasar Negara bangsa Indonesia hingga sekarang telah mengalami  perjalanan waktu yang tidak sebentar, dalam rentang waktu tersebut banyak hal atau peristiwa yang terjadi menemani perjalanan pancasila, sehingga berdirilah pancasila seperti sekarang ini di depan semua bangsa Indonesia. Begitu juga dengan ekonomi yang merupakan hal yang sangat erat dengan kehidupan kita. Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini jauh dari dasar pancasila yaitu dari landasan negara kita. Pancasila bukan berarti hanya terkait dengan pasal-pasal yang dijabarkan dalam Undang Undang Dasar 1945, tetapi juga menjadi implementasi dari kehidupan kita.

Ekonomi cukup kritik budaya pada kapitalisme merupakan sebuah buku yang sangat menarik ditulis oleh Radhar Panca Dahana yang merupakan seorang sastrawan, jurnalis sekaligus pegiat teater. Radar menyelesaikan studi sosiologi di FISIP Universitas Indonesia  dan Program Pasca Sarjana di EHESS Paris, Prancis. “Tentu saja bukan karena saya menganggap diri ekonomi atau pengamat ekonomi, sekurangnya memiliki sedikit formasi akademik di bidang ekonomi, lalu saya berani menyusun buku yang berfokus pada perihal ekonomi dari seluruh isinya” ungkap penulis dalam kata pengantar bukunya.

Acara diskusi dan bedah buku Ekonomi Cukup Kritik Budaya pada Kapitalisme berlangsung pada hari (18/09) pukul 15.30 WIB yang bertempat di ruang P1/2 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII). Acara bedah buku ini dihadiri oleh beberapa dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi UII. Sambutan pertama oleh Dekan Fakultas Ekonomi Drs. D. Agus Hardjito M.Si., Ph.D., CFP dan GKR Hemas yang secara resmi membuka acara ini. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kita harus memperjuangkan ekonomi sesuai dengan harapan masyarakat karena sampai saat ini belum bisa, sehingga setiap daerah harus bisa menjadi satu forum agar tujuan tersebut tercapai.

Diskusi ini diadakan dengan tujuan agar masyarakat sadar bahwa kita sudah berlari jauh dari ekonomi yang dikibarkan besar-besaran oleh para leluhur kita yaitu ekonomi yang berakarkan budaya ekonomi cukup. Handoyo Wibisono sebagai pembicara kedua dalam acara bedah buku kali ini mengatakan, “Buku ini merupakan suatu penyadaran bagi kita bagaimana ekonomi negara kita perlu diperbaiki dan diluruskan kembali jangan sampai di jajah kembali oleh pihak asing”. Buku ini dilahirkan dengan sebuah keresahan dan kepedulian akan sebuah fenomena kehidupan ekonomi Indonesia saat ini. Dalam bukunya, penulis ingin membongkar seluruh pemikiran ekonomi saat ini yang dianggap normal. Kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dianggap sebagai hal yang tidak normal dan keserakahan menjadi hal yang dianggap normal.

Protokol Sebuah institusi pada umumnya memiliki serangkaian aturan atau tata cara yang menjadi rujukan ketika mengadakan acara resmi dan menyambut tamu yang berkunjung ke institusi tersebut. Aturan ini meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan untuk menghormati tamu sesuai  dengan jabatan dan kedudukan yang disandangnya. Hal inilah yang dikenal dengan keprotokolan. Fungsi keprotokolan dinilai vital untuk merepresentasikan citra yang dimiliki oleh institusi kepada dunia luar. Dengan memiliki fungsi protokol yang baik, sebuah institusi dapat memperoleh kesan positif yang semakin memperkuat citranya.

Sebagaimana disampaikan oleh Tubagus M. Nafia, pembicara dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI ketika menyampaikan materi pada acara Workshop Keprotokolan yang digelar oleh Direktorat  Humas UII. Workshop yang mengangkat tema, “Empowering Institution through Protocol Knowledge” ini berlangsung di GKU Prof. Dr. Sardjito, kampus terpadu UII, Rabu (16/9). Para peserta yang hadir merupakan tenaga kependidikan yang bertugas sebagai protokol  baik di tingkat unit, fakultas, maupun universitas.

Dikatakan oleh Tubagus M. Nafia, aturan keprotokolan yang diterapkan untuk protokol kenegaraan pada dasarnya dapat berlaku secara universaal dan menjadi acuan baik bagi institusi pemerintahan atau non-pemerintah. Terdapat seluk beluk aturan protokol yang perlu dipahami ketika menyelenggarakan acara resmi atau menyambut tamu. “Kunci sikap seseorang yang bertugas sebagai protokol adalah keramahan kepada siapa saja, perhatian kepada orang lain, helpful, toleran, dan pandai mengendalikan  emosi”, jelasnya.

Di samping itu, penguasaan etika juga sangat penting ketika menyambut tamu. Tubagus M. Nafia menjelaskan beberapa etika yang perlu diperhatikan protokol, antara lain etika bersalaman, berbicara, duduk, berdiri, berjalan, etika di meja makan, serta mengadakan jamuan  bagi para tamu. Hal ini dijelaskan secara detail kepada segenap peserta acara. Pada sesi kedua, pembicara lain Rahmat Mutadi mengajak peserta untuk mempraktekkan kegiatan protokoler menyambut tamu luar negeri.

Wakil Rektor II UII,  Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya peran protokol dalam merepresentasikan citra positif UII kepada tamu-tamu yang berkunjung ke universitas. Melalui training ini, diharapkan dapat semakin menguatkan kapasitas dan membangun citra UII melalui fungsi keprotokolan yang baik.

“Dalam  konteks persaingan di antara perguruan tinggi yang semakin ketat, sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan citra yang dimiliki institusi. Hal  ini  dapat diawali dengan membentuk  kesan yang baik  kepada para tamu yang berkunjung. Dari sinilah, mereka akan memberikan penilaian terhadap UII”, jelasnya.

Sementara Direktur Humas UII, Karina Utami Dewi, S.IP, MA mengatakan kegiatan workshop keprotokolan dan public speaking kali ini merupakan bagian dari program pengembangan yang dilakukan Humas UII. “Kehadiran Bapak/Ibu sekalian dalam acara ini  sangat penting karena tentunya Direktorat Humas tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan semua fungsi keprotokolan yang ada di universitas”, ujarnya. Di samping training keprotokolan, Direktorat Humas juga akan menyelenggarakan training public speaking dan master of ceremony di hari berikutnya.

sumber: www.uii.ac.id

Protokol 1

Semua makhluk yang ada di muka bumi diciptakan untuk taat beribadah kepada Allah SWT. Perwujudan dari ibadah ini dapat dilakukan dengan banyak cara. Sebagai seorang manusia yang beriman, makna ibadah tidak cukup hanya dimaknai dengan menjalankan shalat lima waktu, puasa, dan sedekah saja. Bekerja juga dapat bermakna ibadah kepada Allah SWT, karena sesungguhnya seseorang yang tengah menjalankan pekerjaannya adalah sedang berjuang mencari rezeki dari Yang Kuasa. Maka dari itu bekerja dengan niat untuk ibadah niscaya akan mendapat ridha dan pahala yang besar.

Menjamurnya bisnis terutama di bidang perbankan yang bergerak dalam konsep syariah membuat banyak pihak semakin sadar tentang bagaimana mengelola Sumber Daya Insani (SDI) yang dimiliki perusahaannya dengan berlandaskan aturan syariah. Pengelolaan SDI berbasis syariah saat ini mulai banyak dikembangkan oleh banyak perusahaan yang bergerak dibidang syariah seperti pada bidang perbankan. Harapan masyarakat tentu saja tidak hanya operasional perusahaan saja yang berbasis syariah, tapi juga sumber saya manusianya.

SDI syariah merupakan sebuah konsep pengelolaan SDI yang berlandaskan syariah dan tidak hanya fokus pada jumlah dan kualitas dari SDI itu sendiri, tetapi juga fokus pada bagaimana pembentukan karakter SDI yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan dari SDI syariah ini menuntut para manajer  HRD  perusahaan untuk fokus pada pengembangan ke arah syariah. Dimana landasan utama kinerja para karyawan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Sesuai dengan landasan kinerja yang bertujuan sebagai ibadah, maka diharapkan  karyawan perusahaan dapat mengedepankan nilai etika dan perilaku yang sesuai dengan prinsip syariah.

Heri Sudarsono, SE., M.Sc., dosen program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, menyatakan bahwa SDI yang tidak berbasis syariah bersifat lebih kapitalisme dimana orientasi utamanya adalah kompensasi, dan faktor untuk penyemangat kerjanya adalah tinggi rendahnya tingkat kompensasi. Sedangkan pada SDI yang berbasis syariah kompensasi bukanlah orientasi utama, karena pada dasarnya bekerja itu adalah ibadah dan bekerja itu untuk Allah SWT. Beliau juga menambahkan bahwa setiap manusia khususnya bagi yang muslim memiliki tujuan untuk mencari ridha Allah SWT sehingga kita sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita, karena itulah jika kita mematuhi perintah Allah SWT maka kita akan terus kerja keras.

Rokhedi Tahun 2015 tahun ini merupakan tahun yang cukup berat bagi Bangsa Indonesia. Berbagai isu ekonomi melanda negeri ini. Krisis ekonomi dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Opini muncul dari berbagai pihak mengenai permasalahan krisis ekonomi dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi. Salah satu isu ekonomi yang ramai dibicarakan pada saat ini adalah perlambatan ekonomi yang dialami Bangsa Indonesia.

Perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Baik faktor internal, maupun eksternal memiliki andil besar dalam kasus ini. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika merupakan faktor yang melatarbelakangi terjadinya krisis keuangan di negeri ini. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah dalam membenahi permasalahan ini dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi.

Krisis yang terjadi di tahun 2015 sementara ini hanya berimbas pada sektor keuangan, namun ditakutkan akan berimbas pada sektor riil. Paket kebijakan ekonomi yang diumumkan oleh pemerintah menurut pendapat Rokhedi Priyo Santoso, S.E., MIDEc selaku dosen prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia “efektivitas secara langsung nya mungkin tidak ada. Tidak secara langsung efektif untuk meredam gejolak krisis yang dipicu oleh krisis di sektor keuangan. Gejolak krisis di sektor keuangan merupakan pengaruh dari kekuatan global. Sementara deregulasi tidak cukup mempan untuk meredam gejolak yang ada disektor keuangan. Namun, pemerintah juga cukup pintar, bahwasannya kebijakan ini untuk meyakinkan investor, pihak asing bahwa Indonesia tidak tinggal diam.” Artinya dengan adanya krisis ini menjadikan Indonesia untuk merubah atau mereformasi untuk melakukan perubahan struktural.

Paket kebijakan ekonomi tahap pertama yang diumumkan pemerintah tanggal 9 September 2015, yang pertama adalah mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha. Yang kedua adalah mempercepat proyek strategis nasional , menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Yang ktiga adalah meningkatkan investasi di sektor properti. “Inti dari paket kebijakan ekonomi ini adalah untuk meyakinkan bahwa Indonesia tidak tinggal diam menghadapi masalah krisis yang sedang dialami. Sehingga dalam kebijakan tersebut, pemerintah berharap investor yakin bahwa Indonesia bertindak seperti yang diharapkan,sementara tujuan lain dari kebijakan ini, memperkuat sektor riil, sehingga krisis keuangan tidak mengenai sektor riil.” Tutur beliau.

Sebelumnya, bila investor ingin masuk ke indonesia harus menghadapi banyak peraturan. Dengan adanya deregulasi, aturan yang dibuat oleh pemerintah akan dipersempit dan dipermudah. Menurut Beliau deregulasi bisa memangkas rantai korupsi. Mengapa? Kerena sebelum adanya deregulasi, investor yang akan berinvestasi di Indonesia harus mengeluarkan banyak uang, kompensasi ke oknum di pemerintahan juga tinggi. Sehingga dengan adanya deregulasi, maka alokasi dana bisa dialihkan untuk memproduksi barang lebih banyak dan memangkas rantai korupsi di pemerintahan. Pemerintah paling tidak telah menyakinkan calon investor bahwa Indonesia sudah bergerak on the right track. Paket kebijakan ekonomi ini sebenarnya merupakan investasi jangka panjang, jadi efeknya tidak secara langsung dapat meredam krisis ekonomi di sektor keuangan. Paket kebijakan ekonomi ini murni kebijakan di sektor riil.
Disamping itu pemerintah juga sedang berusaha menaikan pendapatan pajak. Jika pendapatan negara tinggi , maka belanja negara juga bisa tinggi. Belanja negara diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek lainnya. Investasi di sektor properti yang dilakukan pemerintah sebenarnya dalam rangka mendorong lapangan kerja baru, konsumsi baru, selain itu juga menyediakan kebutuhan mendasar masyarakat. Disamping itu, investasi di sektor properti bukan hanya untuk masyarakat menengah saja,kalangan menengah keatas merupakan pangsa utama dari investasi properti. Sektor properti karakteristiknya cepat tumbuh . Ketika ada proyek-proyek pembangunan baru, pasti membutuhkan tenaga kerja, beberapa peluang kerja tercipta, masyarakat mempunyai pendapatan baru, dan konsumsi masyarakat meningkat. Sehingga sector produksi berkembang cepat. Daya tarik dari Indonesia sendiri adalah banyaknya penduduk sebagai konsumen pasar yang besar.

Krisis ekonomi yang terjadi saat ini merupakan imbas dari krisis keuangan global yang terjadi di dunia. Namun, apabila suku bunga The FED berubah, maka perekonomian dunia akan merespon hal tersebut. Krisis ini apabila terlalu lama terjadi akan merugikan Amerika juga. Karena daya saing ekspor Amerika akan ikut melemah. Apabila daya saing melemah, pertumbuhan ekonomi di Amerika ikut terkoreksi juga. Pertumbuhan ekonomi komponennnya terdiri dari pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan investasi nasional dan pemerintah.

MUN 2 Berada di ruang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai perwakilan dari sebuah negara merupakan impian bagi setiap diplomat. Dalam forum yang prestisius tersebut, para diplomat yang mewakili kepentingan negaranya akan saling berdebat, bertukar pikiran, dan bernegosiasi untuk membahas suatu isu. Tujuan akhir yang ingin diraih tentunya adalah mencapai resolusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Resolusi yang telah dicapai nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di negara masing-masing.

Pengalaman seperti inilah yang juga dirasakan oleh para mahasiswa UII yang tergabung dalam komunitas Model of United Nations (MUN) UII. MUN UII merupakan komunitas yang mewadahi para mahasiswa UII yang tertarik menyelami dunia diplomasi layaknya seorang diplomat yang bekerja di PBB. Mereka rutin mengadakan diskusi dan simulasi sidang PBB sebagai salah satu aktifitas utamanya. Di tingkat internasional, komunitas serupa juga banyak bermunculan di berbagai universitas dunia. Secara periodik, komunitas MUN dari berbagai universitas ini akan mengadakan pertemuan untuk mensimulasikan sidang PBB yang dihadiri delegasi mahasiswa dari berbagai negara. Tidak sekedar bersidang mereka juga berkompetisi untuk memilih delegasi terbaik yang mampu memainkan peran diplomat.

Sebagaimana dikisahkan oleh Febri Tri Intan Azhana, mahasiswa IP Manajemen UII, salah seorang pencetus berdirinya komunitas MUN di UII. “Komunitas MUN UII hadir untuk mewadahi minat mahasiswa yang ingin tahu tentang seluk beluk dunia diplomasi di tingkat global, khususnya PBB. Keanggotaan kami terbuka untuk semua mahasiswa UII dari berbagai jurusan, tidak terbatas pada mahasiswa sosial politik saja”, tuturnya.

Menurutnya, isu diplomasi di PBB saat ini mencakup isu yang sangat luas mulai dari kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan sosial. Isu-isu ini terbagi ke dalam komite-komite di bawah PBB. Oleh karenanya, tidak jarang ia menemui di universitas lain mahasiswa dari jurusan eksakta, seperti Kedokteran dan Teknik juga aktif di komunitas MUN.

Ditambahkan oleh Febri, saat ini sudah menjadi keniscayaan bahwa mahasiswa UII harus aktif dalam berbagai kegiatan tidak hanya di lingkup kampus namun juga luar kampus. Hal ini penting agar mahasiswa mendapat wawasan yang luas. “Dengan aktif di komunitas MUN, kami belajar untuk tampil percaya diri ketika mempresentasikan isu di hadapan mahasiswa asing. Kami juga belajar tentang bahasa asing dan pergaulan dengan komunitas mahasiswa global”, tambahnya.

Berangkatkan Delegasi ke Imperial College, London

Komunitas MUN UII mendapat kesempatan perdana mengikuti kompetisi MUN di tingkat global dalam London International Model United Nation (LIMUN) yang digelar di Imperial College, London pada 27 Februari-1 Maret 2015. Kompetisi ini merupakan salah satu ajang MUN terbesar yang diadakan di benua Eropa.

Empat orang delegasi UII yang turut serta dalam kompetisi tersebut, antara lain Risanti Citasavitri IP Akuntansi 2012, Febri Tri Intan Azhana IP Manajemen 2012, Reza Fattah Ghalib Santoso Hukum 2012, dan M. Andy Hakim FTI 2012. “Selama tiga hari mengikuti kompetisi, kami mendapat pengalaman yang luar biasa. Ratusan orang mahasiswa terpilih dari berbagai negara berkumpul dan berperan layaknya diplomat. Pengalaman inilah yang ingin kami tularkan kepada teman-teman mahasiswa UII”, pungkas Febri.

sumber: www.uii.ac.id

dekan FE with JKW Berbagai isu ekonomi beredar di pertengahan tahun 2015. Beberapa diantaranya adalah isu mengenai inflasi, melemahnya nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, dan saham. Melihat berbagai isu yang telah membuat gejolak opini di masyarakat, Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi ini, bersama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengundang 20 dekan Fakultas Ekonomi dari universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Acara Jamuan Makan Siang ini digelar untuk mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya terkait persoalan ekonomi dewasa ini. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI), Nury Effendi, SE, MA, Ph.D.

Sebuah kehormatan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi berkesempatan untuk menghadiri acara Jamuan Makan Siang yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta. (7/09). Melalui acara tersebut pandangan akademisi diharapkan dapat berkontribusi dalam pemulihan kondisi ekonomi Indonesia.

Acara yang berlangsung secara informal tersebut, Jokowi membuka jamuan dengan menampilkan data mengenai keadaan perekonomian di Indonesia di tahun 1998, 2008, dan 2015. Jika dibandingkan, keadaan ekonomi di Indonesia tahun 2015 tidak separah seperti yang terjadi di tahun 1998 dan 2008. Saat ini Indonesia memang mengalami perlambatan ekonomi. Namun, hal tersebut dapat segera diatasi dengan berbagai paket kebijakan yang akan mengakomodasi banyak aspek perekonomian. Diharapkan paket kebijakan tersebut dapat meningkatkan nilai investasi di dalam negeri . Paket kebijakan ini rencananya akan diumunkan pada 9 September mendatang.

“Acara berjalan santai dan lebih menekankan terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti waduk, jalan tol, dan irigasi. Terutama di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), agar dapat dibangun waduk untuk mengatasi masalah kesulitan air”, ungkapnya. Tidak hanya masalah pembangunan infrastruktur, tapi juga membahas sistem moneter di Indonesia, kaitannya dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. Nilai tukar Rupiah akan terus dipantau agar tidak sampai menembus angka Rp 15.000.

Selain iu, Jokowi juga membahas masalah perlambatan ekonomi di Indonesia yang di akibatkan karena dampak dari krisis ekonomi global. Diharapkan dari pertemuan ini dapat meredam isu ekonomi yang beredar di masyarakat yang tidak sesuai dengan data konkritnya. Diharapkan paket kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran. Sehingga perekonomian di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Ekonom Menurunnya performa perekonomian nasional dalam beberapa waktu terakhir sering diidentikkan dengan gejala pelambatan pertumbuhan ekonomi dan anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Gejala tersebut memang dinilai belum masuk pada sebuah fase krisis ekonomi. Meski demikian, pemerintah sebaiknya tidak bersikap terlalu percaya diri dan cukup puas dengan kondisi perekonomian saat ini. Sebab menjelang krisis 1998, perekonomian Indonesia juga tampil cukup meyakinkan dan bahkan dipuji oleh Bank Dunia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi ajaib. Oleh karenanya, pemerintah dihimbau untuk mengambil langkah-langkah yang taktis lewat kebijakan ekonomi yang mampu kembali menggairahkan perekonomian nasional.

Demikian seperti disampaikan oleh pakar ekonomi UII, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec dalam sesi diskusi terkini ekonomi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Ekonomi UII. Diskusi yang berlangsung di RM. Padang Sederhana Jogja pada Jum’at (4/9) dihadiri oleh para pakar ekonomi UII, seperti Dr. Sahabudin Sidiq, MA dan juga para awak media.

“Pemerintah harus mengambil langkah untuk mereduksi dampak ekonomi eksternal yang berpengaruh pada perekonomian nasional. Hal ini salah satunya dapat dicapai dengan merevisi program yang boros devisa dan berdampak ganda. Ini lebih tepat daripada menyalahkan kebijakan ekonomi negara lain”, tutur Prof. Edy.

Di samping itu, pada level nasional menurut Prof. Edy, situasi sekarang adalah momentum yang tepat untuk mempercepat realisasi anggaran belanja infrastruktur. “Pembangunan infrastruktur akan menstimulus perekonomian yang lesu saat ini. Namun patut dicatat bahwa pembangunan infrastruktur jangan berbasis pada kepadatan penduduk tapi pada potensi ekonomi sehingga tidak hanya berpusat di Pulau Jawa”, tambahnya. Di level daerah, Prof. Edy juga menyorot maraknya kebijakan investasi keuangan daerah di sektor perbankan. Hal ini memerlukan pembatasan karena pada hakikatnya masyarakat juga memiliki hak atas dana tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Sementara itu, pakar ekonomi UII lainnya, Dr. Sahabudin Sidiq, MA menilai tren pelemahan nilai tukar rupiah salah satunya disebabkan oleh tingginya permintaan mata uang dolar di dalam negeri saat ini. “Banyak perusahaan swasta nasional yang dalam jangka pendek harus membayar hutang dari luar negeri sehingga mempengaruhi permintaan dolar”, katanya.

Di sisi lain, tingginya ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor juga menjadi masalah tersendiri. “Industri dalam negeri kita masih bergantung pada sumberdaya yang tidak berasal dari negeri sendiri sehingga mereka sangat terhantam ketika terjadi penurunan nilai tukar rupiah”, tuturnya. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memikirkan solusi jangka panjang untuk membangun industri bersifat resource based material yang dapat diperoleh dari pasokan dalam negeri.

Sumber: www.uii.ac.id

semata Akhir bulan Agustus menjadi awal bagi mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FE UII) untuk menapak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Perlu adanya perkenalan mengenai dunia kampus maupun dunia kemahasiswaan. SEMATA (Semangat Ta’aruf) 2015 yang mengusung tema Menanamkan Kesadaran dan Semangat Juang Mahasiswa sebagai Generasi Unggul untuk berkontribusi atas terwujudnya kemaslahatan umat, menjadi salah satu sarana yang di harapkan mampu mewujudkan generasi unggul. Hampir seluruh mahasiswa baru FE UII mengikuti rangkaian acara SEMATA yang di selenggarakan pada tanggal (30-31/8) bertempat di lapangan parkir FE UII. Uniknya, kegiatan kali ini lebih diminati pada hari terakhir dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berbagai rangkaian acara dari pembukaan hingga penutupan terlihat berjalan lancar, Mahasiswa baru FE UII terlihat mengikuti berbagai kegiatan yang telah disusun oleh panitia, Seperti yangg disampaikan oleh M.B Hendrie Anto selaku ketua tim Monitor dan dosen FE UII, ” acara semata kali ini lebih menciptakan suasana santai, memang belum ideal tapi lebih soft.” Selain itu, acara SEMATA kali ini memang lebih menghormati waktu beribadah. Tidak terdengarnya teriakan dari panita ke mahasiswa baru sehingga memang terlihat lebih soft.

Selain itu, tradisi luhur yangg memang ada dirangkaian kegiatan semata yaitu bakti sosial tetap akan dilaksanakan baik oleh panitia maupun peserta. Rencana untuk bakti sosial ini akan dialokasikan di daerah Bantul yang disalurkan oleh panitia. Sedangkan, untuk perwakilan mahasiswa baru dan panitia dilaksanakan di seturan yangg terjangkau secara waktu dan jarak.

Melalui SEMATA, para mahasiswa baru lebih bisa mengenal UKM dan organisasi-organisasi di Fakultas. Pengenalan UKM dan organisasi Fakultas tersebut menjadi pendukung mahasiswa untuk lebih mengenal aspek yang sesuai dengan soft skill mereka dari pada saat ospek universitas. Seperti yg Ryzka sampaikan sebagai salah satu mahasiswa baru, dia jadi memiliki pandangan UKM apa yang cocok dengan hobby dan bakatnya.

Adapun harapan untuk semata yang disampaikan oleh ketua tim monitor Semata, M.B Hendri Anto kedepannya Fakultas bisa bekerjasama dengan panitia agar semata kedepannya tidak hanya berfokus tentang mengenalkan dunia kemahasiswaan tetapi juga tentang dunia kampus FE UII secara lebih spesifik.

Rangkaian acara diakhiri dengan Closing Ceremony yang berlangsung cukup meriah dan dihadiri langsung oleh Dekan FE UII, Dwipraptono Agus Harjito dalam sambutannya beliau menyampaikan harapan untuk mahasiswa baru “semoga adik-adik semua mengikuti perkuliahan dengan baik setelah mengenal perkuliahan di Universitas dan Fakultas ” katanya. Selanjutnya penyerahan plakat secara simbolis oleh ketua SC kepada ketua OC sekaligus menutup rangakaian acara Semata 2015.

Purwoko 1 Salah satu kebijakan dalam pembangunan pertanian yang pernah diluncurkan pemerintah Indonesia adalah pengembangan pertanian organik melalui komitmen “Go Organik 2010”. Dalam komitmen ini dicanangkan bahwa pada tahun 2010 Indonesia akan menjadi produsen produk pertanian organik terbesar di dunia. Namun hingga saat ini target tersebut ternyata belum tercapai.

Penyebab tidak tercapainya komitmen pemerintah tersebut di antaranya adalah masih dilegalkannya peredaran pupuk kimia bahkan Indonesia masih sangat tergantung dengan pupuk kimia anorganik, sosialisasi terkait produk pertanian organik masih kurang sehingga konsumen tidak banyak memahami pentingnya mengkonsumsi produk pertanian organik. Selain itu, tidak terwujudnya komitmen pemerintah tersebut dikarenakan banyak petani yang menolak untuk memakai pupuk organik yang sebenarnya telah disubsidi oleh pemerintah.

Hal inilah yang mendorong Dr. Purwoko, SE.,MM., untuk meneliti penyebab munculnya sikap penolakan petani terhadap penggunaan pupuk organik dan menghantarkannya meraih gelar Doktor di Universitas Islam Indonesia. Dalam desertasinya yang dipresentasikan pada Ujian Terbuka Sidang Promosi Doktor di Fakultas Ekonomi UII, Selasa (1/9), Purwoko menyampaikan bahwa ia telah meneliti sekitar 200 petani di kawasan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. “Setelah diteliti, ditemukan bahwa mayoritas perilaku penolakan petani tersebut lebih banyak disebabkan karena hasil panen pertama setelah menggunakan pupuk organik ternyata lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya saat para petani masih menggunakan pupuk kimia anorganik.” Papar Purwoko.

“Selain itu juga banyak yang tidak mau menggunakan pupuk organik karena dipengaruhi oleh petani lain yang pernah mencoba pakai pupuk organik dan mengalami kegagalan peningkatan hasil. Setelah banyak mendengar cerita kegagalan dari petani-petani tersebut akhirnya banyak petani yang terpengaruh sehingga para petani lebih memilih cara lama menggunakan pupuk anorganik tanpa memperhatikan dampaknya terhadap pencemaran tanah di masa yang akan datang.” Lanjut Purwoko.

Terkait rendahnya hasil panen para petani setelah menggunakan pupuk organik, Purwoko menjelaskan, “Untuk mendapatkan hasil yang sama dengan hasil panen saat menggunakan pupuk kimia anorganik diperlukan setidaknya lima kali masa panen menggunakan pupuk organik, hal tersebut dikarenakan kualitas tanah baru dapat kembali setelah minimal lima kali masa panen.” Papar Purwoko.

Oleh karena itu, Purwoko berharap hasil penelitiannya tersebut dapat mendorong pemerintah untuk lebih serius mewujudkan komitmen menjadikan Indonesia sebagai produsen produk organik. “Demplot sebaiknya dilakukan minimal sampai lima kali masa panen, tidak hanya sekalik seperti yang selama ini dilakukan sehingga hasilnya belum maksimal.” Tegas Purwoko.

Di samping itu, ketika petani menggunakan pupuk organik namun hasil panennya lebih rendah dari tahun sebelumnya maka pemerintah harus berani mengganti kekurangan hasil panen petani. “Jika pemerintah serius ingin menjalankan program ini maka harus berani mengganti kekurangan hasil panen petani, misalkan tahun ini 8 ton setelah menggunakan pupuk organik hasil panen pertama kurang dari 8 ton maka pemerintah mengganti 2 ton kekurangannya.” Lanjut Purwoko.

“Anggaran kita yang besar itu saya rasa cukup jika difokuskan untuk hal tersebut. Pemerintah juga perlu mmbantu pemasarannya produk organik petani dan menghargai hasil panen dengan harga yang layak. Dengan demikian para petani akan tertarik untuk menggunakan pupuk organik dengan sendirinya” Jelas Purwoko.

sumber: www.uii.ac.id