Seperti yang sudah diberitakan oleh media elektronik maupun cetak, pada tanggal 27 Juli 2016 Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet kerjanya. Bukan saja mencantumkan nama baru untuk menduduki jabatan menteri tersebut, akan tetapi beberapa menteri ada yang digeser kedudukannya. Berikut nama-nama menteri baru yang ditunjuk oleh Jokowi : Menteri Keuangan diganti oleh Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik, Dan Keamanan diganti oleh Wiranto, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diganti oleh Eko Putro Sanjoyo, Menteri Perhubungan diganti oleh Budi Karya Sumadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diganti oleh Prof. Muhajir, Menteri Perdagangan diganti oleh Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian diganti oleh Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumbe Daya Mineral (ESDM) diganti oleh Archandra Tahar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) diganti oleh Asman Abnur.

Awal karier Jokowi merupakan seorang pengusaha dimana jika seorang pengusaha akan berorientasi pada profit atau keuntungan. Hal ini berbeda jika ia masuk ke ranah politik, yang mana awalnya ia menjabat sebagai walikota Solo dan dilanjutkan dengan gubernur DKI Jakarta dan sekarang menjadi Presiden Indonesia. Karena itu ia harus mengubah mindset-nya bukan lagi keuntungan tetapi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengalamannya menjadi pengusaha yang berulang kali ke luar negeri, beliau belajar dari negara maju yang ia kunjungi  bahwa barang publik (public goods) di negara tersebut sangat diperhatikan. Dari situlah Jokowi menginginkan Indonesia seperti negara maju yang mengelola public goods dengan baik. Namun, realitanya program kerjanya masih banyak yang belum terlaksana disebabkan oleh menteri yang kurang mempunyai kapabilitas untuk memimpin.

Selama dua tahun masa pemerintahan, Kabinet Kerja Jokowi – JK menghadapi tantangan-tantangan yang beragam. Pemerintah harus mengurangi kesenjangan ekonomi, menuntaskan masalah kemiskinan, dan memberantas korupsi. Kurangnya kapabilitas membuat Kabinet Jokowi – JK tidak mampu menangani masalah-masalah tersebut. Sehingga perlu untuk dilakukan perombakan dalam kabinet dengan mengganti para menteri. Presiden memerlukan figur yang berpengalaman dan memiliki kekuatan baik itu di bidang politik maupun di luar pemerintahan. Karena itulah beberapa menteri perlu diganti dan digeser kedudukannya, seperti Menteri Keuangan yang sekarang diganti oleh Sri Mulyani. Tidak asing bukan dengan nama Sri Mulyani?

Sri Mulyani yang sebelumnya permah menjabat sebagai seorang menteri pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kini ia diminta kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Jokowi – JK ini. Sri Mulyani dianggap dapat dipercayai oleh pasar dan mampu untuk menangani masalah perekonomian yang ada di negeri ini. Jokowi memerlukan kepercayaan pasar dan dengan diangkatnya Sri Mulyani ini diharapkan mampu menarik perhatian investor untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu contoh menteri yang mempunyai kapabilitas dan sesuai oleh visi Jokowi adalah Menteri Kelautan, dan Perikanan  yaitu Susi Pudjiastiti yang diharapkan dapat merealisasikan visi dan tujuannya. Maka dari itu Jokowi berharap agar program kerjanya dapat berjalan dengan lancar.

 “Reshuffle kabinet ini tidak mengandung arti bahwa menteri sebelumnya tidak pintar, mereka pintar. Hanya saja para menteri yang diganti kurang memiliki kapabilitas yang sesuai dengan Jokowi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dalam menikmati public goods yang disediakan oleh pemerintah” seperti itulah yang telah disampaikan oleh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Dr. Eko Atmadji, M.Ec.

Bagi sebagian Mahasiswa yang kurang puas akan nilai yang ia dapatkan dalam satu semester, mahasiswa tersebut memiliki alternatif dalam memperbaiki nilainya pada suatu mata kuliah.  Remediasi plus atau sering disebut semester pendek (SP) merupakan salah satu solusi bagi mahasiswa guna meningkatkan nilainya pada suatu mata kuliah yang dirasa kurang memuaskan. Sudah bukan rahasia umum lagi, nilai merupakan suatu hal yang penting bagi mahasiswa untuk memperbaiki nilai Indeks Kumulatif (IP), bagi mahasiswa yang tidak bisa mengambil studi lanjut yang menjadi akibat dari kurangnya nilai mata kuliah pra syarat, SP adalah hal yang sangat penting. SP sendiri adalah kegiatan belajar mengajar yang dipadatkan menjadi satu bulan, dengan tetap mengadakan ujian –ujian selama proses belajarnya.

Menurut pak Untung , di Fakultas Ekonomi UII (FE UII) ini tidak seperti fakultas-fakultas biasa di UII. Banyak faktor nilai yang dapat diambil untuk hasil nilai selama satu semester. Mulai dari pra-UTS hingga UAS yang ditambah dengan nilai keaktifan dan partisipasi di kelas. Jika seorang mahasiswa mendapat nilai yang kurang memuaskan dalam suatu mata kuliah pada suatu semester, salah satu cara dalam memperbaiki nilai tersebut adalah SP. Dengan adanya SP yang notabene untuk memperbaiki nilai yang otomatis merupakan suatu kentungan bagi mahasiswa yang mengambil SP karena dapat meningkatkan nilai mata kuliah dari mahasiswa yang dirasa kurang memuaskan jika mahasiswa tersebut bisa mengikuti alur dari proses SP dan berusaha lebih giat dalam memperbaiki nilai tersebut.

Selain bisa mengguntungkan mahasiswa, dengan adanya SP juga merugikan bagi mahasiswa karena memotong hari libur bagi mahasiswa itu sendiri. Agar hal itu tidak terjadi, mau tidak mau mahasiswa harus mempunyai nilai yang lulus dalam satu semester. Tutur pak Untung.

                Untuk masalah peserta Remidiasi plus tahun ini mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya namun tidak terlalu signifikan atau tidak sampai 5%. Tahun lalu, jumlah mahasiswa yang mengikuti SP adalah 1.150 orang. Pada tahun ini jumlah mahasiswa yang mengikuti SP meningkat sebanyak 65 orang menjadi 1.215 orang. Kenaikannya jumlah peserta paling banyak ada terjadi pada mahasiswa  angkatan 2014.