Siklus ekonomi dan perputaran uang dari waktu ke waktu memang seharusnya mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Dari tradisi sistem barter kemudian tercipta uang kartal dan kini mulai lahir mata uang virtual yang mulai digandrungi oleh generasi milenial. Mata uang ini begitu diminati karena mudahnya bertransaksi antarnegara dengan cepat dan tepat. Selain itu, peluangnya yang begitu besar untuk mendapat capital gain juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon investor. Masyarakat dunia pun berbondong-bondong memburu cryptocurrency salah satunya bitcoin. Namun, hal ini tentu menjadi suatu perdebatan terkait pro dan kontra cryptocurrency. Dengan penjelasan dan arahan dari para pakar, harapannya para peserta yang hadir dalam Seminar Nasional “Risk and Benefit Cryptocurrency di Indonesia” bisa menemukan titik terang dari teka-teki mata uang baru tersebut. Hal itulah yang disampaikan oleh Reza Widhar Pahlevi, S.E., M.M. dalam memberikan sambutan di Seminar Nasional yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum UII, BI Institute dan SIP Law Firm.

Cryptocurrency merupakan inovasi teknologi baru dan suatu perkembangan dari E-Commerce yang hadir untuk memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dan berinvestasi. Namun dari segi regulasi mata uang ini sangat dilarang sebagai alat pembayaran yang sah oleh pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 yang mengatur setiap transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.

Jika ada pengguna cryptocurrency yang menuntut karena dirugikan, maka tuntutan itu tidak berlaku. “Seseorang yang dianggap merugikan jelas tidak bisa dituntut secara perdata, karena tidak ada lembaga yang menjamin mata uang itu di Indonesia.” ujar Lucky Suryo Wicaksono, S.H, M.Kn, selaku dosen FH UII sekaligus pembicara pertama di acara yang berlangsung di Prima SR Hotel and Convention (20/10) ini. Merespon hal tersebut, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berniat memperbolehkan cryptocurrency untuk diperjualbelikan di pasar berjangka. Namun hal itu masih merupakan rencana yang belum dilaksanakan BAPPEBTI sendiri.

Jika dilihat dari karakteristiknya, mata uang ini jelas beresiko. Tidak terdapat pengaturan penyelenggaraan termasuk pengelolaan algoritma virtual currency karena tidak ada entitas sentral dan tidak ada pihak yang menangani keluhan dan komplain. Ditambah pseudonymity atau identitas pelaku pasar yang bisa tersamarkan dengan transaksinya sehingga bisa dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Hal tersebut yang dijelaskan oleh Danarto, perwakilan dari Bank Indonesia Institute sebagai pembicara kedua.

Dengan berbagai macam pertimbangan, BI sebagai bank sentral Indonesia memperingatkan masyarakat untuk tidak melakukan transaksi menggunakan virtual currency karena rentan resiko pencucian uang, minimnya perlindungan konsumen, dan potensi resiko terhadap kestabilan sistem keuangan. BI juga melarang virtual currency sebagai alat pembayaran di Indonesia sesuai UU mata uang. Bahkan BI melarang seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency. Hal yang sama juga berlaku bagi penyelenggara technology financial di Indonesia baik bank dan lembaga selain bank. (ARN/DYH)

Universitas Islam Indonesia yang bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (RISTEKDIKTI) mengadakan seminar yang bertemakan Digital Marketing. Seminar ini diadakan di ruang P1/2 Fakultas Ekonomi UII. Seminar terasa begitu relevan bagi generasi Y yang dihadapkan dengan kondisi digitalisasi global yang mengharuskan generasi Y menguasai dunia digital.

Acara dibuka oleh Leonetti Priangkasa selaku MC pada pukul 09.30 WIB. Leonetti juga memperkenalkan C-Gov dan menyampaikan sedikit pesan tentang pentingnya bisa berbahasa inggris dengan baik, karena dengan persaingan pasar yang semakin ketat kita akan bersaing dengan orang-orang profesional baik dalam maupun luar negri. Acara ini juga ditujukan untuk mahasiswa yang mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) untuk menjadi sarana marketing dan mengembangkan digital skill generasi Y.

Memasuki inti acara, pembicara utama pada seminar ini diisi oleh Dewantara Arief Rahman, selaku Business Coach and Digital Marketing Expert. Diawal pembicaraannya ia sedikit bercerita tentang pengalaman jatuh bangunnya di dunia bisnis daring. Sering kali ia gagal namun bangkit lagi dari keterpurukannya. Ia juga pernah menjual buku Iqra. Jika pada umumnya buku Iqra kurang lebih seharga Rp 10.000 namun karena buku Iqra yang ia jual menggunakan metode rubaiyat, ia harus menjualnya seharga Rp 270.000. Awalnya ia kebingungan bagaimana cara untuk menjualnya. Namun dengan teknik digital marketing, ia berhasil meraup omzet mencapai Rp 5.000.000. Memang masih banyak orang yang belum tau mengapa digital marketing sangat dibutuhkan di dunia usaha. Padahal setelah ditelusuri, orang-orang zaman sekarang cenderung malas dan malu untuk belajar di ruang luring dan mulai beralih ke ruang daring yang cenderung tidak bertatap muka. “Digital isn’t future anymore, it is present” ujarnya.

Berdasar data yang diperoleh, internet mulai banyak yang menggunakan di Indonesia pada tahun 2014, dan data yang sangat mengejutkan pada tahun 2017 pengguna internet sejumlah 143,26 juta jiwa dari 262 juta jiwa penduduk Indonesia, artinya lebih dari 54% penduduk indonesia telah menggunakan internet. Hanya dalam waktu tiga tahun internet telah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa saat ini sinyal dan kuota adalah makanan sehari-hari.

Seseorang bisa menghabiskan sekitar 4-7 jam per hari dalam menggunakan layanan internet. Layanan internet yang diakses juga sangat beragam, namun yang paling banyak dinikmati setiap harinya adalah layanan messenger seperti WhatsApp dan Line, media sosial seperti instagram, dan layanan hiburan seperti YouTube. Semakin hari pun seseorang semakin kecanduan internet dan mulai meninggalkan televisi. Tak heran suatu produk sekarang lebih efektif untuk diiklankan di internet, terlebih untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan usaha PKM bagi mahasiswa.

Saat ini, persaingan marketing di Indonesia sudah begitu ketat, ditambah perusahaan Amazon dari Amerika baru saja masuk ke Indonesia. Selain Amazon, masih banyak perusahaan asing yang melirik pasar Indonesia. Banyak ahli berpendapat bahwa Indonesia sangat berpotensi untuk berbisnis karena pasarnya yang besar dan juga pertumbuhan penduduknya yang begitu tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jelas menumbuhkan perekonomian karena ketika seseorang lahir maka ia akan menambah permintaan barang maupun jasa dipasar.

Dewantara juga membagikan apa saja masalah yang dihadapi oleh pebisnis pemula. Masalah itu biasanya adalah masalah klasik seperti mudah menyerah, rendah diri, dan sulit beradaptasi di lingkungan bisnisnya. Ia juga membagikan beberapa tips untuk masuk ke dunia digital, yaitu kita harus mengetahui target pasar, membuat daftar kebutuhan calon konsumen, mencari tahu masalah yang dihadapi calon konsumen, dan membuat solusinya. Solusi itu berupa produk barang ataupun jasa yang akan kita produksi.

Memulai usaha sejak duduk di bangku perkuliahan merupakan nilai lebih bagi mahasiswa-mahasiswi. Hal ini didukung oleh Fakultas Ekonomi UII yang mengadakan acara dengan tema “UII Menuju PIMNAS 32 Banggakan UII Dengan Karyamu” (12/10).

Kadiv Pembinaan Prestasi UII Bapak Arief Fajar Wibisono, SE., M.Sc selaku pembicara pada acara tersebut menyampaikan bahwa ketika berhasil lolos dalam tahap Pimnas pada tahun ini maka akan dikirimkan ke Medan di tahun 2019 mendatang untuk mengikuti seleksi dengan perguruan tinggi yang lainnya. Fakultas Ekonomi UII menyediakan wadah Program Kreatif Mahasiswa (PKM) yang memiliki 7 bidang yaitu PKM-P (penelitian), PKM-K (kewirausahaan), PKM-M (pengabdian kepada masyarakat), PKM-T (Teknologi), PKM-KC (Karsa Cipta), PKM-AI (artikel ilmiah), dan PKM-GT (gagasan tertulis). Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi UII lebih condong ke bidang PKM-K yang berkaitan dengan kewirausahaan. Dalam membentuk PKM minimal harus beranggotakan 3 orang atau maksimal 5 orang dalam 1 tim dan diutamakan berbeda angkatan, multi disiplin, dan sebaiknya dalam satu Universitas. Dari total 92 mahasiswa-mahasiswi UII yang berhasil mencapai PKM 2018, mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Ekonomi UII berhasil dengan mewakilkan 4 tim  dan semuanya melalui bidang PKM-K (kewirausahaan). Apabila telah lolos di tahap PKM, maka tim tersebut dapat mengirimkan tim nya ke IBISMA. Dalam tingkat yang lebih tinggi yaitu Pimnas, mahasiswa-mahasiswi UII mewakilkan 11 tim yang terdiri dari 5 tim dari FMIPA, dan 6 tim dari FTI.

Arief Fajar menyarankan bahwa dalam membuat judul di PKM lebih baik singkat atau apabila ingin panjang lebih baik yang sangat panjang. Sebelumnya pada Pimnas 2016 UII berhasil meraih 2 medali. Dibalik keberhasilan tersebut, peran dosen yang menjadi pendamping/pembimbing sangat membantu dalam keberhasilan tersebut. Arief Fajar menambahkan bahwa terdapat beberapa jumlah proposal yang lolos seleksi banyak yang berasal dari bahan mengkudu, Mahkota Dewa, Sirsak, Manggis, dan lain-lain sehingga beliau menyarankan kepada mahasiswa-mahasiswi ketika mengikuti PKM kedepannya lebih baik jika menggunakan inovasi dengan bahan yang berbeda dari sebelumnya.

Senada dengan hal tersebut, pembicara kedua yaitu Damas Reza yang berasal dari mahasiswa FTI UII mengungkapkan bahwa dalam setelah tahap awal dalam PKM yaitu mengumpulkan proposal ada trik lain yaitu dalam 1 tim minimal berbeda 2 angkatan dan berbeda program studi yang ditempuh karena dapat menjadi nilai lebih dalam PKM. Damas menambahkan bahwa di dalam tahap membuat poster di PKM yang terpenting bukanlah mengenai visualisasi didalam poster tersebut, melainkan format penulisan dan konten yang ada di dalamnya, yang terpenting selain hal tersebut adalah harus terdapat surel dan nomor telepon.

Selanjutnya pembicara ketiga yaitu Nur Aditya menyampaikan bahwa PKM itu milik Allah SWT. Adit mengajak kepada mahasiswa-mahasiswi untuk bersedekah. Seperti contoh yang ia alami ketika mengikuti Pimnas sebelumnya, ketika timnya memenangkan kompetisi dan mendapatkan hadiah Rp 25.000.000, maka ia membaginya menjadi sepuluh yaitu sebesar Rp 2.500.000 untuk disedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan.

Damas menambahkan bahwa di dalam timnya ketika mengikuti Pimnas mewakili UII di tahun sebelumnya, terdapat masalah di dalam timnya sendiri dimana ketika beberapa hari sebelum presentasi di kota Makassar ada salah satu anggota yang menjelekkan teman satu timnya ketika susah menghafal ilmu untuk presentasi, sehingga terjadi perpecahan di dalam anggota timnya sendiri. Namun dengan tekad yang kuat hal tersebut dapat diatasi. Pada akhirnya dalam mengikuti Pimnas timnya berhasil membawa nama UII berkibar dengan dilihat ribuan mahasiswa-mahasiswi dari perguruan tinggi lainnya.

Dalam perkembangan perekonomian terkini, negara Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju apabila mempunyai visi ke depan dan bisa merealisasikannya. Dengan hal tersebut negara Indonesia juga memiliki kesempatan untuk bisa meningkatkan perekonomiannya. Disamping itu, potensi ekonomi Indonesia juga sudah mendukung untuk terbentuknya pembangunan perekonomian dengan tersedianya sumber daya alam. Dalam pembangunan perekonomian yang dibutuhkan bukan sesuatu yang kita pikirkan, melainkan tujuan kita dalam menyampaikan visi untuk pembangunan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh pemateri yaitu Kepala Pusat Kebijakan APBN, Hidayat Amir Ph.D dalam Kuliah umum yang diselenggarakan oleh BKF (Badan Kebijakan Fiskal) yang bekerja sama dengan Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi UII memaparkan beberapa hal diantaranya tentang perkembangan perekonomian Indonesia, perkembangan pelaksanaan APBN dan kebijakan fiskal Indonesia.

Kuliah umum yang berlangsung pada Jumat, 5 Oktober 2018, bertempat di Ruang P1/2 dihadiri oleh para tamu undangan yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Ilmu Ekonomi, FE UII. Rangkaian acara tersebut diawali dengan pembukaan oleh MC yaitu saudara Ilham Assagaf, kemudian pembacaan kalam illahi yang diisi oleh saudara Haeruddin Latief Hs dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne UII oleh para tamu undangan, kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan Dekan Fakultas Ekonomi, UII Bapak Jaka Sriyana Dr.,SE.,M.Si. Rangkaian acara tersebut dipimpin oleh moderator Bapak Mohammad Bekti Hendrie Anto S.E.,M.Sc.

Dalam inti acara tersebut, pemateri memaparkan bahwa salah satu yang menghambat perekonomian Indonesia saat ini adalah lambatnya pembangunan infrastruktur, karena semua negara maju basisnya harus membangun infrastruktur ekonomi. Hasil studi menjelaskan Indonesia tampaknya memiliki kesulitan untuk mendorong pengembangan struktural secara cepat. Ditambah lagi krisis ekonomi yang disebabkan oleh tingginya penanaman modal asing yang seringkali terjadi di Indonesia menyebabkan lambatnya perkembangan ekonomi hingga saat ini.

Selanjutnya pemateri membahas mengenai perkembangan pelaksanaan APBN. Dalam rangka upaya mencapai target-target pembangunan nasional yang tercantum pada visi misi pemerintahan, pelaksanaan APBN pada saat ini berjalan seiring dengan pelaksanaan strategi fiskal dan perkembangan ekonomi makro. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai peningkatan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perbaikan tata kelola keuangan negara pada tahun-tahun sebelumnya, serta percepatan penyerapan anggaran pada tahun berjalan merupakan langkah yang baik untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional pada saat ini. Penekanan APBN juga harus sehat dan berkelanjutan karena itu merupakan fondasi demi terciptanya  kesejahteraan masyarakat. Sehat disini yang dimaksudkan adalah kredibilitas serta tidak ada masalah dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Melalui APBN yang sehat akan mendorong 3 fungsi pokok kebijakan fiskal berjalan optimal yang selanjutnya akan dapat menopang pembangunan yang berlanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan APBN dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal yang memengaruhi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan kondisi fiskal tersebut, Pemerintah telah mengajukan penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dan konsolidasi fiskal melalui perubahan APBN. Penyesuaian meliputi perubahan kebijakan di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran sehingga pelaksanaan APBN tahun ini dapat lebih kredibel, berkualitas, dan berkesinambungan. Dalam Perkembangan Makro Fiskal ada beberapa poin yang dapat dipaparkan antara lain: defisit dikendalikan dalam batas aman dan dinyatakan menurun, keseimbangan primer diupayakan menuju positif, tax rasio akan meningkat melalui kebijakan tersebut. Di tengah fluktuasi global, fundamental ekonomi domestic masih baik ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang sehat serta inflasi yang terkendali.